Jakarta – Direktur Eksekutif Koalisi Jakarta Present, Taufik Tope Rendusara, menilai isu dugaan praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa dijadikan momentum untuk memperbaiki sistem birokrasi.
Menurut Taufik, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tidak cukup hanya memerintahkan investigasi teknis atau menindak oknum ASN yang terlibat. “Evaluasi juga harus menyoroti orang-orang di lingkar terdekat pimpinan, baik di sekitar gubernur maupun wakil gubernur, termasuk mereka yang bukan ASN,” ujarnya di Jakarta, Kamis.
Ia menambahkan, kisruh soal dugaan jual beli jabatan kembali mengguncang kepercayaan publik. Praktik transaksional semacam ini bukan hanya mencoreng marwah birokrasi, tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius terkait integritas sistem yang seharusnya berbasis meritokrasi.
Taufik menekankan bahwa kemungkinan besar sumber masalah berada di lingkar dalam birokrasi, yakni mereka yang beroperasi di zona abu-abu kekuasaan. Meski sulit terdeteksi, kelompok ini kerap memiliki pengaruh besar terhadap arah kebijakan dan pengambilan keputusan.
Momentum ini menjadi semakin penting mengingat Pemprov DKI akan segera melaksanakan pemilihan Sekretaris Daerah (Sekda) baru, posisi strategis yang memegang kendali penuh atas jalannya birokrasi di ibu kota. “Kasus jual beli jabatan yang muncul saat ini harus dipahami sebagai alarm keras bahwa ada kepentingan tertentu yang mungkin ingin mempengaruhi proses pemilihan Sekda demi agenda mereka,” kata Taufik.
Ia menekankan, jika ruang tidak sehat di sekitar pimpinan dibiarkan terbuka, pemilihan Sekda bisa dibajak oleh aktor-aktor yang menempatkan figur untuk mengamankan kepentingannya sendiri, bukan kepentingan publik.
Oleh sebab itu, Taufik menegaskan gubernur perlu bertindak tegas dengan membersihkan lingkar dalam dari aktor oportunis, menertibkan akses informal, dan memperketat mekanisme tata kelola proses seleksi.
Editor : Agen Togel Online
Sumber : deltaeservices.com
About the Author
