Jakarta, 8 Maret 2026 – Gelombang demonstrasi besar-besaran kembali melanda Jakarta Pusat sepanjang akhir pekan ini. Aliansi mahasiswa dari BEM SI (Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia), Aliansi Mahasiswa UI, PB HMI, serta koalisi masyarakat sipil dan kelompok pro-Palestina menggelar aksi bertajuk “Ramadan Melawan” dan “Weekend Melawan” di tiga titik utama: depan Gedung DPR/MPR RI (Senayan), Kawasan Monumen Nasional (Monas), dan Patung Kuda Arjuna Wijaya.
Aksi dimulai sejak Jumat (6 Maret 2026) sore dan berlanjut hingga Minggu (8 Maret 2026), dengan ribuan massa membawa spanduk, poster, serta bendera Palestina. Tuntutan utama yang disuarakan adalah:
- Segera tarik Indonesia dari keanggotaan Board of Peace (BoP) yang dinilai bertentangan dengan politik luar negeri bebas aktif dan menjadi “biang kerok” konflik di Timur Tengah.
- Tolak ratifikasi perjanjian dagang Indonesia-AS serta pengiriman pasukan TNI ke Gaza atau wilayah konflik.
- Hentikan segala bentuk dukungan militer atau ekonomi terhadap pihak yang dianggap mendukung agresi Israel.
- Desakan solidaritas penuh terhadap perjuangan rakyat Palestina dan Timur Tengah.
Koordinator Aksi BEM SI menyatakan dalam orasi di depan Monas, “Keanggotaan Indonesia di BoP adalah pengkhianatan terhadap amanat konstitusi dan nilai kemanusiaan. Di bulan Ramadan ini, kami menuntut pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk bersikap tegas: keluar dari BoP, stop imperialisme, dan dukung perjuangan revolusioner rakyat Palestina!”
Polisi mengerahkan sekitar 936 personel gabungan untuk mengamankan aksi pada Sabtu (7 Maret), dan ratusan lainnya pada hari berikutnya. Meski berlangsung damai, lalu lintas di kawasan Sudirman-Thamrin, Senayan, dan Medan Merdeka sempat macet parah, terutama menjelang waktu berbuka puasa.
Di luar Jakarta, aksi serupa juga terjadi di Pekanbaru (Riau), di mana mahasiswa berdemo menjelang berbuka hingga memicu protes pedagang takjil karena kemacetan di Jalan Pattimura–WR Supratman. Sementara itu, buruh KSPI sempat menggelar aksi terpisah di depan Kementerian Ketenagakerjaan pada Rabu (4 Maret) menuntut realisasi janji THR dan penolakan impor pick-up yang berpotensi PHK massal.
Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri belum memberikan tanggapan resmi atas tuntutan keluar dari BoP. Namun, juru bicara kepresidenan menyatakan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia tetap berpegang pada prinsip bebas aktif dan mendukung perdamaian dunia.
Warga diimbau menghindari kawasan demo jika tidak berkepentingan, dan memantau info lalu lintas melalui TMC Polda Metro Jaya. Aksi serupa diprediksi berlanjut menjelang Idulfitri jika tuntutan tidak direspons.
About the Author
